Jurnalis Desa

Berita dan foto karya warga Desa Tanjung Putus. 0 jurnalis desa sudah berkarya. Kamu kapan?

Semua Berita Foto

Belum ada karya di sini. Jadilah yang pertama! 📸

Dasar hukum

UU 6/2014 jo. UU 3/2024 · Pasal 68 ayat (1) huruf a & c, ayat (2) huruf e

Warga desa berhak memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, serta wajib berpartisipasi dalam kegiatan desa.
UU 6/2014 jo. UU 3/2024 · Pasal 86 ayat (5)

Sistem Informasi Desa dikelola Pemerintah Desa dan dapat diakses masyarakat; karya warga tayang di web desa di bawah pengelolaan operator desa.
UU 10/2009 jo. UU 18/2025 · Pasal 55A ayat (2) huruf d

Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan kepariwisataan, antara lain dengan memberi informasi destinasi pariwisata.
UU 28/2014 · Pasal 40 ayat (1) huruf k & Pasal 43 huruf d

Foto adalah ciptaan yang dilindungi dan hak ciptanya tetap milik pemotret. Saat mengunggah, penulis memberi desa izin (lisensi) non-eksklusif tanpa royalti untuk menayangkan dan mempromosikan desa dengan mencantumkan namanya.
UU 28/2014 · Pasal 12

Memakai potret orang untuk iklan atau reklame komersial wajib dengan persetujuan tertulis orang yang dipotret.
UU 27/2022 · Pasal 20 & Pasal 25

Orang yang wajahnya tampak jelas perlu memberi persetujuan; foto anak memerlukan persetujuan orang tua/wali.
PP 71/2019 · Pasal 5 & Pasal 15

Pengelola sistem elektronik wajib mencegah konten terlarang dan menghapus informasi atas permintaan orang yang bersangkutan, sehingga operator dapat menurunkan karya dan pengunjung dapat meminta fotonya dihapus.
Permendagri 20/2018 · Pasal 17 ayat (2) huruf f & h, Pasal 21 ayat (2) huruf f

APBDes punya sub bidang komunikasi-informatika dan pariwisata; belanja barang/jasa dapat berupa pemberian barang kepada masyarakat, misalnya hadiah lomba.
Permendesa PDT 16/2025 · Pasal 2 ayat (1) huruf g & h; Lampiran G angka 2

Fokus Dana Desa 2026 mencakup infrastruktur digital desa, website desa, dan pemberdayaan komunitas informasi masyarakat serta literasi digital.
Permendesa PDT 16/2025 · Lampiran I angka 3

Dana operasional pemerintah desa dapat dipakai untuk promosi desa berbasis digital; apresiasi kepada warga dari dana ini harus berupa barang (nontunai).
Peraturan Dewan Pers 1/2025 · Pedoman pokok

Penggunaan kecerdasan buatan dinyatakan kepada pembaca, isi diverifikasi manusia, dan tetap tunduk pada kode etik. Dipakai sebagai acuan praktik baik; Jurnalis Desa adalah kontributor warga, bukan perusahaan pers.

Ringkasan, bukan kutipan resmi. Teks lengkap dapat dibaca di JDIH BPK melalui tautan peraturan. Semua dasar hukum