Lewati ke isi
Logo Desa Tanjung Putus Desa Tanjung Putus Kec. Kerkap, Kab. Bengkulu Utara

Satu Pintu Dasar Hukum Desa

Semua aturan tentang desa dikumpulkan di satu daftar: dari Undang-Undang Desa sampai Peraturan Bupati. Setiap tombol membawa Anda ke naskah resminya di JDIH, jadi yang Anda unduh adalah teks asli, bukan salinan dari tangan ke tangan.

Bekerja dan mengawasi desa harus berdasar aturan, bukan "katanya". Buka, unduh, baca, lalu pakai.

148 peraturan Diperbarui otomatis dari JDIH BPK: 16 November 2026 pukul 12.11 Langsung ke daftar

Mari manfaatkan dasar hukum desa

Aturan dibuat untuk dipakai. Siapa pun Anda, ada alasan untuk membukanya hari ini.

Kepala Desa, perangkat desa & BPD

Sebelum menyusun APBDes, Perdes, SK, atau menjawab pertanyaan warga, cek dulu aturannya. Keputusan yang berdasar hukum lebih kuat, lebih aman saat diperiksa, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan.

Warga desa

Anda berhak tahu aturan main desa: hak mendapat informasi, cara Dana Desa dipakai, sampai tata cara pemilihan kepala desa. Baca aturannya, lalu ikut bermusyawarah dan mengawasi dengan dasar yang jelas.

Pendamping, mahasiswa & lembaga desa

Pakai naskah resmi untuk pelatihan, penelitian, dan pendampingan. Kutip pasalnya langsung dari sumbernya, dan periksa dulu apakah aturannya masih berlaku atau sudah diganti.

  1. 1. Cari. Ketik kata kunci (mis. "dana desa", "perangkat", "BUM Desa") atau pilih jenis peraturan.
  2. 2. Periksa statusnya. Pakai yang berlaku. Bila tertulis "dicabut" atau "diubah", lihat aturan penggantinya.
  3. 3. Unduh dari sumber resmi. Tombol unduh membuka naskah di JDIH; simpan dan bagikan tautannya, bukan potongan layar.

Semua peraturan tentang desa

Ditemukan 13 dari 148 peraturan. Hapus saringan

Peraturan Menteri Keuangan 13
  • PMK 7/2026 Berlaku Pokok

    Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026

    Mencabut PMK No. 145 Tahun 2023

  • PMK 15/2026 Berlaku

    Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026

    Mencabut PMK No. 63 Tahun 2025, PMK No. 49 Tahun 2025

  • PMK 81/2025 Berlaku

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025

  • PMK 49/2025 Dicabut

    Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025

    Dicabut dengan PMK No. 15 Tahun 2026

  • PMK 146/2023 Berlaku

    Pengalokasian Daba Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023

  • PMK 145/2023 Dicabut

    Pengelolaan Dana Desa

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023

    Dicabut dengan PMK No. 7 Tahun 2026. Mencabut PMK No. 201/PMK.07/2022

  • PMK 201/PMK.07/2022 Dicabut

    Pengelolaan Dana Desa

    Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022

    Dicabut dengan PMK No. 145 Tahun 2023. Mencabut PMK No. 128/PMK.07/2022, PMK No. 190/PMK.07/2021

  • PMK 128/PMK.07/2022 Dicabut

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

    Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.07/2022

    Dicabut dengan PMK No. 201/PMK.07/2022. Mengubah PMK No. 190/PMK.07/2021

  • PMK 190/PMK.07/2021 Dicabut

    Pengelolaan Dana Desa

    Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021

    Dicabut dengan PMK No. 201/PMK.07/2022. Diubah dengan PMK No. 128/PMK.07/2022. Mencabut PMK No. 69/PMK.07/2021, PMK No. 222/PMK.07/2020

  • PMK 222/PMK.07/2020 Dicabut

    Pengelolaan Dana Desa

    Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020

    Dicabut dengan PMK No. 190/PMK.07/2021. Dicabut sebagian dengan PMK No. 17/PMK.07/2021. Diubah dengan PMK No. 69/PMK.07/2021. Mencabut PMK No. 50/PMK.07/2020, PMK No. 40/PMK.07/2020, PMK No. 156/PMK.07/2020, PMK No. 205/PMK.07/2019. Mencabut sebagian PMK No. 1...

  • PMK 226/PMK.07/2017 Berlaku

    Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

    Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.07/2017

  • PMK 199/PMK.07/2017 Berlaku

    Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

    Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.07/2017

    Mencabut PMK No. 49/PMK.07/2016

  • PMK 49/PMK.07/2016 Dicabut

    Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

    Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016

    Dicabut dengan PMK No. 199/PMK.07/2017. Mencabut PMK No. 247/PMK.07/2015

Daftar ini penunjuk jalan, bukan naskah resmi: nomor, judul, dan status diambil dari JDIH BPK RI (peraturan.bpk.go.id) dan bisa tertinggal dari keadaan terbaru. Naskah yang mengikat adalah yang dimuat di sumber resminya. Berkas tidak disimpan di situs desa; tombol unduh membuka situs sumber. Untuk rujukan pasal yang dipakai website dan layanan desa ini, lihat Dasar Hukum layanan desa.